Sulap Lapas Menjadi Perumahan, berikut skema dari Menteri PKP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), tengah menyiapkan rencana pembangunan perumahan masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Untuk merealisasikan hal tersebut, Ara telah melakukan pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, pada Rabu (14/5/25).

Pertemuan ini bertujuan membahas perkembangan rencana pembangunan perumahan di atas lahan lapas, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar tanah penjara di kawasan perkotaan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan,” ujar Ara, dikutip dari keterangan tertulis, Jum’at (16/5/2025).

Ara menyatakan, pihaknya siap untuk membangun perumahan di lahan-lahan lapas, termasuk memanfaatkan penjara yang sudah melebihi kapasitas untuk dipindahkan sesuai ketentuan. Ia menilai, sejumlah tanah lapas berada di lokasi strategis seperti Cipinang dan Salemba, yang sangat potensial untuk dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan masyarakat melalui skema ruislag (tukar guling), tentunya dengan tata kelola yang sesuai regulasi.

“Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya,” terangnya.

Ara menambahkan, dalam waktu dekat ia akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyampaikan perkembangan program tersebut, demi memastikan aspek legalitas dan pengelolaan lahannya semakin jelas.

“Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya,” ucapnya.

Terkait pendanaan proyek, Ara belum menjelaskan secara rinci. Namun, ia menyebut pemerintah tengah mengembangkan skema pembiayaan yang aman dan melibatkan partisipasi pihak swasta, khususnya para pengembang properti.

“Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga,” tuturnya.