Author: mahisaajy@gmail.com

Dilansir dari Kompas.com Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengumumkan rencana menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter untuk siswa di beberapa wilayah Jawa Barat. Tujuannya jelas: membina siswa yang terindikasi nakal agar tidak terjerumus ke perilaku negatif. “Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap,” ujar Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025). Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025. Untuk mendukung pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak sebagai tempat pembinaan. Prioritas Peserta: Siswa yang Sulit Dibina Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Fokus utamanya adalah siswa yang dinilai sulit dibina dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa selama enam bulan, para siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa. “TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi. Pembiayaan program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Dedi berharap, melalui pendidikan ini, perilaku siswa bisa berubah menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Kurikulum Wajib Militer di SMA/SMK Mulai Tahun Ajaran Baru Selain program pendidikan berkarakter, Dedi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru nanti. Setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri. “Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” kata Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025). Kehadiran: TNI dan Polri Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah ditujukan untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa. Dengan begitu, Dedi berharap siswa tak lagi terlibat tawuran, perkelahian antarpelajar, atau bentuk kenakalan remaja lainnya. Lebih jauh, Dedi menekankan bahwa kurikulum ini juga akan membantu menggali potensi siswa di berbagai bidang. Menurutnya, wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa bisa lebih fokus belajar dan menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat. “Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” tambahnya. Terintegrasi Pertanian hingga Peternakan Program wajib militer ini nantinya akan diintegrasikan dengan sektor-sektor strategis sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan siap memasuki dunia kerja. “Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang,” pungkas Dedi. Walikota Depok Supian Suri Berlari Bersama Masyarakat di Jalan Margonda Button Walikota Depok Walikota Depok Supian Suri Berlari Bersama Masyarakat di Jalan Margonda Button Walikota Depok Walikota Depok Supian Suri Berlari Bersama Masyarakat di Jalan Margonda Button

Dilansir dari halaman kompas.comAC Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan fakta bahwa sebanyak 1,8 juta hektar tanah di Indonesia dikuasai satu keluarga. “Petani kecil di NTB (Nusa Tenggara Barat), termasuk warga Nahdlatul Wathan, mencari tanah satu atau dua hektar saja bisa berkonflik. Tapi ini, ada satu keluarga yang menguasai sampai 1,8 juta hektar, ini jelas ketimpangan struktural,” ucap Nusron, dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (5/5/2025). Kendati begitu, dirinya tidak menyebutkan keluarga siapa yang menguasai tanah seluas itu. Nusron membeberkan, dari total 170 juta hektar tanah yang ada di Indonesia, 70 juta hektar di antaranya merupakan kawasan non-hutan. Namun, sekitar 46 persen dari lahan non-hutan tersebut atau sekitar 30 juta hektar dikuasai oleh hanya 60 keluarga besar pemilik korporasi. Atas dasar itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan dirinya untuk menata ulang sistem pembagian dan pengelolaan tanah, termasuk HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB). Penataan ini mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.  “Bagi yang sudah menguasai tanah luas, jangan ditambah, yang kecil kita bantu berkembang, yang belum punya, kita carikan tanah. Itulah konsep keadilan yang kami perjuangkan,” jelasnya. Adapun dirinya membuka peluang kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Nahdlatul Wathan. “Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami sudah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Karena Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan di dalamnya ada Nahdlatul Wathan. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan,” tandas Nusron. Kepala ATR/BPN Nusron Wahid pada Peluncuran Data Pertanahan di Kantor Tanah Kota Tangerang Image Kepala ATR/BPN Nusron Wahid pada Peluncuran Data Pertanahan di Kantor Tanah Kota Tangerang Image Kepala ATR/BPN Nusron Wahid pada Peluncuran Data Pertanahan di Kantor Tanah Kota Tangerang Image All Posts artikel Berita Depok perumahan Uncategorized 1,8 Juta Hektare Tanah Dikuasai 1 Keluarga Read More Spesifikasi Rumah Subsidi yang Sesuai Regulasi Read More Urai Kemacetan, Wali Kota Depok Supian Suri Upayakan Pembangunan Flyover Juanda Read More Jangan Asal-asalan, Berikut Tips Memilih Pengembang Rumah Terpercaya Read More DP Rumah Subsidi Mulai dari 1 %, Cicilan KPR 20 Tahun Read More Hari Pendidikan Nasional [2 Mei] Read More Load More End of Content.

Depok, 29 April 2025 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu, 4 Mei 2025. Kegiatan ini akan difokuskan di Jalan Margonda, tepatnya di depan Balai Kota Depok. Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan langsung bahwa pelaksanaan CFD merupakan bagian dari upaya menghadirkan ruang publik yang sehat, ramah lingkungan, sekaligus mendukung perekonomian lokal. “CFD yang akan dilaksanakan, Insha Allah dimulai tanggal 4 bulan Mei 2025. Yang kedua, jamnya dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Yang ketiga, ruas yang kami gunakan untuk CFD hanya sebelah dari Jalan Margonda atau satu jalur saja,” ungkap Wali Kota Depok, Supian Suri saat rapat koordinasi teknis di Balai Kota Depok, Selasa (29/4). “Sehingga untuk jalur yang sebelah timur tetap bisa digunakan untuk contraflow dari utara maupun dari selatan,” ujar Supian. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap diakomodasi dengan pengaturan ketat. “Terkait teman-teman UMKM yang ingin berjualan, kami hanya menempatkan tempat berjualan UMKM di wilayah Balai Kota atau di Depok Open Space (DOS), dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas. Tetapi kami akan coba mengatur agar semuanya bisa tiap pekan mendapat kesempatan untuk berjualan di Balai Kota saat CFD,” jelasnya. Supian juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan CFD sebagai momen bersama untuk menjaga kesehatan dan mempererat hubungan sosial. “Saya mengimbau warga Depok memanfaatkan betul kesempatan ini untuk bisa berolahraga di hari Minggu di area Balai Kota dan di Jalan Margonda,” umgkapnya. “Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan buat kita menambah kesehatan, mengurangi polusi udara, menjadi media silaturahmi, serta meningkatkan ekonomi warga kita. Dan yang keempat, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita makin gembira, bahagia, dan semakin bangga terhadap Kota Depok tercinta,”ungkapnya. Sebagai informasi, adapun jalur CFD akan berlangsung dari U-turn Dahlia hingga Simpang Juanda dan akan diawasi oleh petugas gabungan. Dinas PUPR juga akan menyiagakan mobil derek, dan pembatas jalan (cone bertali) akan dipasang untuk menjamin keselamatan peserta CFD. “Masyarakat yang hendak hadir dapat menggunakan area parkir di Balai Kota, Zam-Zam, K3D, Polres, Sop Duren Margando, dan kawasan 1000 Pulau. Pelaksanaan CFD akan dievaluasi secara berkala untuk peningkatan layanan dan kenyamanan,” tutupnya. Walikota Depok Supian Suri Berlari Bersama Masyarakat di Jalan Margonda Button Walikota Depok Walikota Depok Supian Suri Berlari Bersama Masyarakat di Jalan Margonda Button Walikota Depok Walikota Depok Supian Suri Berlari Bersama Masyarakat di Jalan Margonda Button

Dilansir dari berita.depok.go.id Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Chandra Rahmansyah melakukan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PT Translingkar Kita Jaya (TLKJ), Senin (28/04/25). Rapat tersebut dilaksanakan guna membahas rencana pembangunan Flyover di Jalan Ir. Juanda. Pada acara tersebut, Wawalkot Depok Chandra Rahmansyah didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan PT. TLKJ. Perwakilan Kementerian PU dipimpin Kepala Subdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Dedi Gunawan. Kegiatan rapat ini menindaklanjuti surat permohonan Wali Kota Depok kepada Kementerian PU tentang Permohonan Pembangunan Flyover Juanda (Implementasi Andalalin Tol Cinere Jagorawi. Serta menindaklanjuti hasil andalalin nomor SK.328 BPTJ Tahun 2019 tentang Persetujuan Hasil Andalalin On Off Ramp Tol Cijago Seksi II di Jalan Ir. Juanda, perlu dibangun fly over untuk mengurangi titik konflik dan kemacetan di Ruas Jalan Ir. Juanda. Chandra Rahmansyah mengungkapkan, kondisi lalu lintas jalan Ir. Juanda saat ini dgn V/C Ratio 0,94 pada peak hours, sehingga terjadi kemacetan lalu lintas dan mengancam keselamatan pengguna jalan. “Karena itu, perlu segera diintervensi sebagaimana rekomendasi Andalalin Exit Tol Juanda, dengan membangun flyover ini,” ungkapnya kepada berita.depok.go.id, Selasa (29/04/25). Chandra Rahmansyah menjelaskan, rencana panjang flyover sekitar 204,63 meter, dan dibutuhkan pembebasan lahan 723,120 meter persegi. Titiknya dari Carwash Washmee sampai Double U Steak. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendorong rencana pembangunan flyover dapat terealisasi pada awal 2026 mendatang. “InsyaAllah perencanaan pembangunan ini diimplementasikan secepat-cepatnya, mungkin dari hasil pembahasan tadi di awal tahun 2026 sudah bisa terealisasi pembangunannya,” papar Chandra. Namun untuk saat ini, lanjutnya, masih menunggu hasil rapat kemarin disampaikan ke Menteri PU RI. “Sebagai tindak lanjut, Jumat (02/05) akan diadakan survey bersama di area rencana pembangunan Flyover Juanda,” pungkasnya. Kemacetan Depok Foto: idx channel Foto Lampu Lalu Lintas di simpang Jalan Margonda Raya mengarah ke Jakarta Arah Jl. Juanda Foto: liputan6 Patung Ikonik di simpang Margonda Mengarah ke Jalan Juanda sering. terjadi kemacetan mengular khususnya di jam sibuk JPO Jalan Margonda Foto: google Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Margonda arah Jakarta sering terjadi kemacetan berasal dari simpang Margonda